Sekali lagi …CHANGE!

14 04 2009

Siklus hidup menandakan bahwa yang pasti kita hadapi adalah selalu munculnya perubahan …persoalannya sifat dari perubahan tersebut apakah bisa linier dan sustain sehingga menjadi sebuah siklus yang hampir tanpa jeda…atau justeru bersifat non-linier atau cuma sekali …dan hanya satu-satunya kesempatan yang tak mungkin terulang kembali …atau malah menjadi sebuah turbulensi yang tanpa arah dan bergerak sangat cepat?

evolution

Menyikapi sekaligus mencoba untuk selalu jeli terhadap satu fenomena perubahan dan upaya cerdasnya untuk tidak tertelan oleh kejumudan dan kemandegan …membuat konsep dari manajemen perubahan semakin laris manis dinikmati…dipelajari dan terus dikembangkan oleh para praktisi ..para akademisi bahkan oleh orang awam sekalipun….

Ilmu dan seni mengelola perubahan … kian lama kian menarik untuk dipelajari oleh siapa saja …yang tidak puas dengan situasi dan kondisi lingkungannya …dalam skala apapun …dan melibatkan siapapun !

Satu hal yang pasti bisa kita elaborasi dan mungkin sedikit menambah ilmu dalam menghadapi bahkan suatu saat nanti mampu mengelola perubahan meski sekecil apapun termasuk perubahan dalam orientasi penyelenggaraan pelayanan publik bidang kesehatan…. untuk itu beberapa artikel dibawah ini semoga bisa cukup membantu kita bersama…

http://www.ziddu.com/downloadlink/3789538/MENGELOLA_PERUBAHAN_DI_ORGANISASI.pdf





Health Care Delivery System Reform

13 04 2009

Mencermati reformasi sistem pelayanan kesehatan yang terjadi di Amerika Serikat sebagai perbandingan untuk melihat seberapa jauh model reformasi kesehatan tersebut bisa menginspirasi dan layak diterapkan di Indonesia?

21
Salah satu artikel tentang reformasi sistem pelayanan kesehatan yang dewasa ini diterapkan di AS dapat di lihat dalam situs berikut ini:

Sedangkan draft terbaru sistem kesehatan nasional tahun 2009 yang saat ini masih menunggu pengesahan di Depkes RI secara umum terdiri atas 6 subsistem yang berorientasi pada upaya menerjemahkan arah sekaligus upaya pencapaian beberapa indator pembangunan kesehatan jangka panjang Indonesia dari tahun 2005-2025. Secara lebih detail SKN terbaru ini  dapat di lihat dalam situs berikut ini:

http://www.ziddu.com/downloadlink/4067454/rancangan_SKN_2009.pdf





MENELISIK TEMA KAMPANYE PARA POLITISI

6 04 2009

birokrasismeSaling klaim keberhasilan, black campaign, polemik bahkan saling menghujat secara halus maupun kasar  seakan menjadi pemandangan lazim hampir 1 bulan ini di seantero Indonesia. Maklumlah rakyat dan para politisi memang sedang berpesta pora untuk menjadi yang “terpilih” (meskipun belum tentu yang terbaik) dalam pemilu legislatif yang akan dilaksanakan tanggal 9 April 2009.

Apa isu yang paling sering didengungkan dan diobralkan sebagai janji kampanye dari partai kelas kakap sampai kelas teri saat ini ? Ternyata sekilas masih mengikuti pola “konvensional” yakni berkisar isu tentang “kesejahteraan rakyat” yang di framing dalam bentuk slogan penggratisan biaya kesehatan dan pendidikan serta BLT. Kadang-kadang  masih ditambah  isu tentang keamanan dan kesempatan bekerja serta isu ekonomi lainnya.

Dari sekian banyak janji dan slogan kampanye dari para politisi tersebut  hampir tidak ada yang secara eksplisit menyebutkan dan menjabarkan tentang agenda kedepan dari reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik ! Mengapa para politisi ini begitu minim menyuarakan komitmen mereka pada peningkatan pelayanan publik di Indonesia yang selama ini terlihat masih berjalan tertatih-tatih?

Minimnya tema kampanye para politisi tentang peningkatan pelayanan publik tersebut mencerminkan pula kekerdilan orientasi dan penghormatan mereka terhadap hak paling mendasar dari rakyat sebagai pengguna pelayanan dan perhatian mereka terhadap nasib aparat serta kepentingan pihak swasta yang berdiri sebagai pihak pemberi pelayanan publik.

bantuan-berbelit

Seandainya negeri ini akhirnya harus dipercayakan nasibnya ditangan para politisi seperti ini …..bagaimana jadinya nasib rakyat kedepan karena untuk menyuarakan dalam tema kampanye saja para politisi ini sepertinya  tidak peduli … apalagi jika harus dituntut untuk merealisasikannya ….Apa mungkin hal ini justeru disengaja?  sehingga kelak saat sudah jadi penguasa mereka akan mudah berkelit tanpa merasa berdosa …dengan komentar singkat “lha wong kami belum pernah berjanjikan??” ……





PARA KORUPTOR DI KESEHATAN

3 04 2009

penjara2

Indonesia Corruption Watch (ICW) akhir bulan lalu mengumumkan dugaan praktek korupsi di pengadaan alat kesehatan selama tahun 1998-2008 mencapai nilai sekitar Rp. 128 miliar.

Tempat yang paling rawan terjadinya korupsi menurut kajian ICW adalah di tingkat Dinas Kesehatan Provinsi yaitu mencapai Rp.53 miliar. Sedangkan para pelaku yang paling potensial adalah berasal dari pihak provider (rumah sakit dan puskesmas) yaitu mencapai 46%.

Disisi lain KPK dan Kejaksaan RI telah mengendus ulah para koruptor dari jajaran kesehatan terkait dugaan korupsi tentang pengadaan alat kesehatan untuk daerah tertinggal di kawasan Indonesia Bagian Timur yang dilakukan sejak tahun 2003 sampai tahun 2007. Bahkan berita terkahir KPK sudah menetapkan tersangka yang berasal dari kalangan pejabat teras Depkes dan dari rekanan (mantan Dirut PT. Kimia Farma Tbk).

Banyak pihak terutama yang telah lama berkecimpung di dunia kesehatan mungkin tidak terlalu kaget dengan berita miring ini. Mengapa? Kenyataan & pengalaman selama mereka bergelut di.berbagai level dan sistem pelayanan kesehatan yang masih korup & kolusif mulai dari pusat maupun sampai ke pelosok daerah mungkin membuat mereka menjadi seperti “mati rasa”.

Variasi Modus

Berbagai modus yang sering dilakukan para koruptor di bidang kesehatan agaknya masih jarang yang mengkaji secara komprehensif, meskipun begitu hasil laporan ICW yang baru dirilis akhir bulan kemarin cukup menegaskan masih bervariasinya fenomena korupsi yang terjadi di bidang kesehatan.

Salah satu modus yang sering digunakan dalam praktek korupsi di lingkungan kesehatan saat ini sudah terendus oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) terutama pada kasus terakhir yaitu melalui mark up anggaran untuk pengadaan alat kesehatan mulai pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. Motif memperkaya diri sendiri & kelompoknya dengan modus seperti itu bukan merupakan satu-satunya yang sering terjadi dilingkungan kesehatan.

Modus lain yang saat ini juga menjadi bahan kajian ICW adalah praktek pungutan liar di program jamkesmas berdasarkan survey terhadap 868 masyarakat miskin yang berobat di pelayanan kesehatan di beberapa kota di Jawa Barat Sesuai kebijakan pemerintah yang telah menggratiskan semua jenis pelayanan bagi peserta jamkesmas, ternyata data ICW menyebutkan masih ada pasien jamkesmas yang harus mengeluarkan biaya antara lain biaya periksa mencapai Rp 627.ribu, biaya berobat Rp 391 ribu, biaya pendaftaran Rp 172 rb, dan biaya lainnya Rp 184 ribu.

Pemahaman awal yang masih belum utuh terhadap berbagai variasi modus dan motif penyelewengan yang dilakukan oleh kalangan pemberi pelayanan kesehatan juga mempersulit upaya pencegahan korupsi. Praktek penyelewengan ini dilakukan secara sistematis oleh berbagai pihak baik internal maupun eksternal bidang kesehatan. Padahal patologi korupsi di Indonesia sebetulnya telah banyak diteliti terkait posisi negara kita yang selama ini yang tidak pernah beringsut dari ranking 5 besar sebagai negara terkorup sedunia.

Paling tidak ada dua modus utama dari praktek koruptor yang sering terjadi di lingkungan pemerintahan, yang pertama melalui manipulasi anggaran dan yang kedua melalui penyalahgunaan jabatan. Logika & idiom yang menyebutkan bahwa anggaran harus lebih besar dari tahun sebelumnya dan “zero budgeting” alias “haram” hukumnya menyisakan dana kegiatan sepeserpun dan dalam skala apapun disadari atau tidak telah menjadi salah satu faktor pemicu tetap suburnya praktek korupsi.

Kebijakan “performance budgeting” yang telah digulirkan pemerintah sekitar lima tahun ini meskipun sudah menunjukkan efek positif agaknya tetap belum cukup efektif mencegah apalagi menghapus semua praktek manipulasi anggaran tersebut. Penyalahgunaan jabatan menjadi modus lain yang paling sering dilakukan para koruptor termasuk di lingkungan kesehatan. Paling tidak melalui pengaruh atau kewenangan sesuai jabatan maka para koruptor menjadi leluasa memanipulasi sistem pengadaan barang atau jasa dilingkungan lembaga mereka.

Penunjukkan supplier yang telah menjalin kolusi bahkan sampai merancang supplier fiktif agar bisa mengebiri dan mengakali sistem lelang atau tender juga sudah jamak dilakukan atas “restu’ para pejabat tersebut. Bentuk praktek suap juga telah menjadi sorotan tajam dari KPK dan terbukti berhasil menjaring beberapa koruptor dari berbagai pejabat dari legistalif maupun pemerintahan, namun sayang kelihatannya masih belum memberikan efek jera terbukti masih saja ada politsi busuk yang tertangkap tangan menerima suap dari para pengusaha nakal.

Keberanian

Ada secercah harapan saat kita semakin terjebak dalam situasi apatis dan makin ironis karena korupsi telah menjadi sebuah budaya dan dianggap sebagai bentuk simbiosis mutualisme oleh para pelakunya. Harapan itu terletak di pundak para pemimpin yang selain bersih tetapi juga mempunyai nyali untuk melawan korupsi meskipun sebatas dilingkungan mereka masing-masing.

Jika benar bahwa Menkes sendiri yang meminta aparat agar mengusut tuntas praktek korupsi dalam pengadaan alat kesehatan di Depkes, maka hal ini tentu bisa menjadi modal awal yang sangat berharga dan patut kita beri apresiasi tinggi. Keberanian yang sama telah ditunjukkan Menkes saat menggugat ketidak-adilan yang disponsori lembaga dunia dalam hal penelitian dan pemanfaatannya terkait kasus flu burung di Indonesia. Sehingga sangat pantas jika Menkes diharapkan tidak akan gentar menghadapi gerombolan mafia dan koruptor yang selama ini bergentayangan dan berpesta pora menghabiskan anggaran kesehatan yang masih sangat minim.

Kedepan akan makin efektif jika regulasi tentang pemberantasan dan sanksi atas tindak pidana korupsi juga semakin diperluas ruang lingkupnya. Salah satu contoh seperti yang diakui oleh M. Jassin selaku Wakil KPK bahwa berdasarkan pasal 21 UNCAC (undang-undang pemberantasan korupsi dari PBB) tentang penyuapan di sektor swasta belum di-cover dalam regulasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Padalah berbagai bentuk penyuapan dan kolusi yang dilakukan oleh supplier obat terhadap tenaga profesional kesehatan yang praktek swasta sampai saat ini masih terjadi.

Akibat dari kolusi ini bukan saja menyebabkan makin menggilanya biaya kesehatan yang merugikan masyarakat karena kian terbatas akses mereka ke pelayanan yang bermutu, namun pada akhirnya juga bisa merugikan negara karena amanat undang-undang untuk melindungi hak asasi kesehatan rakyatnya akan semakin berat dan semakin mahal.

Untuk itu negara seharusnya lebih proaktif dan segera mengeluarkan regulasi baru yang diharapkan bisa mencegah dan memberantas segala bentuk praktek kolusi dan korupsi di pelayanan kesehatan tidak hanya di semua level pemerintahan tetapi juga yang telah lama menggurita di lingkungan pelayanan kesehatan swasta.





FASILITASI PENYUSUNAN RENSTRA RSUD BREBES

31 03 2009

Membuat sebuah perencanaan strategis untuk RS milik pemerintah menjadi sebuah pengalaman menarik. Teknik fasilitasi dan pendampingan teknis sekaligus berbaur dengan peran sebagai nara sumber memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan jika kita hanya murni sebagai fasilitator atau sebaliknya nara sumber saja.

aceh-korban muntaber dibireuen-1

Pengalaman yang telah kami terapkan di RSUD Brebes sekitar 3 tahun yang lalu saat memfasilitasi penyusunan Renstra mereka, paling tidak membutuhkan waktu sekitar 3 bulan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

  1. Pra survey : untuk analisis situasi dan up dating data terakhir terutama untuk mendapatkan informasi kinerja pelayanan dari laporan/profil RS
  2. Survey Pendahuluan: Penajaman terhadap hasil pra survey sebelumnya yaitu dengan melakukan survey kepuasan terhadap pasien yang dirawat/berobat di RS sebanyak 30 pasien.
  3. Workshop I : dititik beratkan untuk menyamakan persepsi tentang agenda penyusunan renstra RSUD dari para stakholders kunci internal RS ( perwakilan dari direksi, komite medik, keperawatan, laboratorium dan penunjang lain, adminsitrasi-keuangan. Selain itu juga memaparkan hasil temuan survey sebagai salah satu bentuk triangulasi dan kros cek. Otuput utamanya adalah merancang Plan Of Action secara partisipatif untuk penyusunan renstra dan terbentuknya Tim Penyusun Renstra RSUD Brebes.
  4. Workshop II : dengan fokus untuk memperoleh masukan dan menjaring harapan dari stakeholders kunci eksternal RSUD (Sekretaris Daerah, DPRD dan tokoh masyarakat yang terhimpun dalam Dewan Penyantun RS). Out putnya adalah mendapatkan komitmen dari stakeholder kunci untuk mendukung penyusunan renstra RSUD
  5. Pendampingan teknis untuk pengumpulan dan analisis data: dilakukan dengan melibatkan secara aktif Tim Penyusun Renstra RSUD sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
  6. Pendokumentasian dan presentasi hasil analisis: dilakukan setelah hasil analisis sementara dibuat dan dipaparkan untuk memperoleh perbaikan & konfirmasi dengan pihak-pihak yang terkait/ berkompeten di internal RS.
  7. Workshop 3 : sosialisasi rancangan Renstra RSUD kepada stakholders kunci eksternal untuk mendapatkan tanggapan dan masukan.
  8. Perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan  hasil workshop dan penyusunan menjadi sebuah dokumen akhir Renstra RSUD Brebes tahun 2007-2012.

Beberapa tools dan bahan presentasi serta hasilnya saat memfasilitasi dapat di lihat dalam lampiran berikut ini :

  • Handout Penyusunan Renstra RSUD Brebes

http://www.ziddu.com/download/3997788/HANDOUTFASILITASIPENYSUNANRENSTRARSUDBREBES2006.doc.html

  • Survey Pendahuluan:

http://www.ziddu.com/download/3998149/HARAPANPENGALAMANPASIENNONASKESDIRSUDBREBES.doc.html

  • Presentasi Pengantar & Hasil Workshop I (Internal RSUD)

http://www.ziddu.com/download/3998151/PENGANTARWORKSHOP1RENSTRARSUDBREBES2006.ppt.html

http://www.ziddu.com/download/3998153/HASILWORKSHOPTAHAP1PENYUSUNANRENSTRARSUDBREBES2006.doc.html

  • Presentasi Pengantar & Hasil Worksop II (Eksternal RSU)

http://www.ziddu.com/download/3998152/PENGANTARLOKA2RSUDBREBES.ppt.html

http://www.ziddu.com/download/3998150/DiskusiStakeholder.doc.html





STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN

27 03 2009

ped_su2n_terap_standar_min08_260

Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah Kabupaten/Kota.

Proses penyusunan SPM Bidang Kesehatan dimulai sejak PP 65 tahun 2006 tentang penyusunan SPM diterbitkan sebagai tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 tenang Pemerintahan Daerah, dimana Departemen/LPND diminta membuat atau merevisi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan bidang tugasnya. Sehubungan dengan hal tersebut Departemen Kesehatan melakukan revisi atas Kepmenkes No. 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

Proses penyusunan SPM Bidang Kesehatan sampai ditetapkannya Permenkes Nomor 741/MENKES/PER/VI/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota telah melalui suatu rangkaian kegiatan yang panjang dengan melibatkan berbagai pihak, yaitu:

  1. Unit Utama terkait di Depkes, UPT Pusat, dan UPT Daerah.
  2. Lintas sektor terkait (Departemen Dalam Negeri, Badan Perencanaan Nasional, Departemen Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara)
  3. Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Rumah Sakit Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Puskesmas
  4. ADINKES dan ARSADA
  5. Lintas sektor terkait di daerah (Gubernur, Bupati, Walikota, DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemda Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Bappeda Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Dinas terkait lainnya di Provinsi/ Kabupaten/ Kota)
  6. Organisasi profesi kesehatan di tingkat Pusat/Provinsi/ Kabupaten/ Kota
  7. Para pakar Perguruan Tinggi .
  8. Para Expert/ Donor Agency.
  9. Para konsultan Luar Negeri dan Konsultan Domestik.
  10. WHO, World Bank, ADB, USAID, AusAID, GTZ, HSP dll

Bagaimana implikasinya jika daerah menerapkan SPM Kesehatan terutama terkait dengan dampak pada perencanaan dan anggaran di daerah? Silahkan anda download di bahan presentasi kami di

http://www.ziddu.com/downloadlink/4024729/IKASISPMKESEHATANDALAMPERENCANAANKESEHATANDIDAERAH.ppt

Bagaimana model penghitungan biaya untuk menyelenggarakan SPM ? silahkan anda download juga di

http://www.ziddu.com/downloadlink/4024638/toolspm.ppt

Contoh penerapan costing dalam pembiayaan SPM Kesehatan juga bisa anda download di

http://www.ziddu.com/downloadlink/4024663/bahancostingSPM.ppt

http://www.ziddu.com/download/4024893/CONTOHCOSTINGSPM-CAKUPANUCI.xls.html






Feasibility Study Pendirian Rumah Sakit

25 03 2009

Pertengahan tahun 2008 kemarin, tim kami diminta untuk membuat sebuah studi kelayakan pendirian sebuah rumah sakit ibu anak (RSIA) yang menurut rencana akan dibangun di kawasan industri Jababeka, Bekasi. rb1

Proses untuk membuat sebuah studi kelayakan secara umum hampir sama seperti melakukan penelitian yang bersifat action researh. Perbedaan yang terjadi hanya pada peruntukan dan tujuan akhirnya saja.

Diawali dengan membuat sebuah proposal dan dilanjutkan dengan kunjungan pra survai untuk melihat langsung situasi & lokasi yang akan didirikan bangunan RSIA tersebut.

Setelah mengumpulkan berbagai informasi awal. kemudian tim merevisi berbagai asumsi dasar yang ada dan menuangkannya dalam sebuah proposal final. Melalui persetujuan dengan owner dan calon investor maka disepakati juga agenda riil & mekanisme pendukung untuk penyelesaian kegiatan studi kelayakan ini termasuk memperkenalkan anggota tim yang terlibat beserta tugasnya masing-masing.

Proses selanjutnya dimulai dengan pengumpulan data sekunder dan primer sesuai kebutuhan, dilanjutkan analisisnya sehingga akhirnya didapatkan hasil sementara yang siap dipresentasikan sebagai bentuk progress report ke owner dan investor. Diskusi yang terjadi menghasilkan berbagai perubahan dan tambahan agenda untuk perbaikan laporan final.

Penelusuran ulang dari berbagai informasi yang dianggap belum lengkap atau menjadi tuntutan baru dari investor & owner menjadi agenda berikutnya sehingga akhirnya benar-benar laporan finalnya siap untuk dipresentasikan kembali.

Alhamdulillah semua agenda tersebut berhasil kami selesaikan sepenuhnya dalam waktu sekitar 2 bulan efektif.

cover-fs-rsia-jababeka

(Keterangan: Lembaga yang saat itu kami gunakan masih bernama Puskabangkes)

Untuk resume hasil dalam presentasi dapat anda klik di sini:

http://www.ziddu.com/downloadlink/3996691/PRESENTASIHailFSRSIAJababekaBekasihas.ppt